SOAL TWK CPNS 2019 DAN PEMBAHASAN




Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea …
A. I dan II
B. II dan III
C. I, II, dan III
D. I, II, III, dan IV
E. IV

Penjelasan
Bagian rangkaian makna yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuk dan terwujudnya negara, yang merupakan dari rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dalam wujud terbentuknya Negara Indonesia  (alinea I, II, dan III Pembukaan).
2. Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan).
JAWABAN: C
========================================

Akibat banyaknya penyimpangan 1 terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era reformasi dalam  masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa.
Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali …
A. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
B. Amandemen Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C. Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah
D. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan  demokrasi
E. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

Penjelasan
Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam  masyarakat Indonesia berkembang  tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa.
Tuntutan tersebut antara lain:
1. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
2. Amandemen Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar
4. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan  demokrasi
5. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
JAWABAN: C
========================================

Berikut adalah merupakan sistem pemerintahan setelah terjadi amandemen UUD 1945.....
A. Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
B. DPR sebagai pembuat undang undang
C. BPK sebagai badan pengaudit keuangan
D. Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden
E. DPA memberikan pertimbangan/saran kepada presiden

Penjelasan
Setelah terjadi amandemen UUD 1945 :
-Kekuasaan legislatif lebih dominan
-Presiden tidak dapat membubarkan DPR
-Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden
-MPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagi
-Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat
JAWABAN: D
========================================

Dualisme kepemimpinan yang terjadi setelah sidang Umum IV MPRS disebabkan oleh...
A. Soeharto mulai memasuki ranah pemerintahan Soekarno dengan menggunakan dalih Tritura
B. Kabinet Ampera dipimpin oleh Soekarno tetapi dilaksanakan oleh Presidium Kabinet yakni Soeharto
C. Pendirian kabinet Ampera yang masih bias tujuan
D. Soeharto menggunakan rakyat sebagai dukungan atas politik yang berusaha dibangunnya
E. Nepotisme yang mulai terjadi di tubuh pemerintahan yang melibatkan keluarga Soeharto

Penjelasan
Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru bernama Kabinet Ampera.  Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Jenderal Soeharto  sebagai Presidium Kabinet. Sehingga berakibat muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik negara saat itu.
JAWABAN: B
========================================

Referendum Timor Timur yang dilakukan Presiden B.J Habibie membawa dampak positif dan negatif, bagi Negara Indonesia. Dampak positifnya yaitu....
A. Wilayah Indonesia menjadi berkurang
B. Terbentuknya negara baru, sehingga warga harus memiliki kejelasan kewarganegaraan baru
C. Terpecahnya masyarakat Indonesia
D. Indonesia terbebas dari tuduhan pelanggaran HAM
E. Warga Negara Timor Leste yang ingin ke Indonesia harus membuat paspor

Penjelasan
Presiden B.J Habibie pada saat itu mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik, yaitu dengan  mengadakan jajak pendapat teruntuk warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, namun di sisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur
JAWABAN: D
========================================

Terkait dengan praktek korupsi, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkanlah instruksi presiden dalam pemberantasan korupsi sebanyak....
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

Penjelasan
Pada pemerintahan SBY tak ingin bermain main dalam hal pemberantasan korupsi, terbukti sejak 2004 pemerintahan SBY setidaknya telah mengeluarkan tujuh Inpres yag berkaitan dengan kebijakan anti korupsi
JAWABAN: D
========================================

Inpres terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi terbaru yang terakhir dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih menjabat adalah....
A. Inpres No 5 tahun 2014
B. Inpres No 2 tahun 2014
C. Inpres No 3 tahun 2014
D. Inpres No 17 tahun 2013
E. Inpres No 9 tahun 2011

Penjelasan
Berikut Inpres yang berhasil dikeluarkan oleh SBY terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi:
1. Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi
2. Inpres Nomor 1 tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum dan Penyimpanan Pajak
3. Inpres Nomor 2 tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus Bank Century
4. Inpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi
7. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014
JAWABAN: B

Belum ada Komentar untuk "SOAL TWK CPNS 2019 DAN PEMBAHASAN"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel